Menilik Proyek PJU

Ditengah carut marutnya migas (BBM) dan Energi, pemerintah kabupaten jember disibukan oleh mega proyek Penerangan jalan Umum (PJU), Tidak tanggung-tanggung untuk proyek ini pemerintah kabupaten jember menganggarkan dana sebesar 85 Miliyar untuk mega proyek penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersebar di 9.800 titik kota jember

Proyek ini cukup kontroversial dimata masyarakat jember hal ini digambarkan oleh banyaknya Kritikan masyrakat jember sendiri, Proyek ini juga tidak luput dari tuntutan para demonstran yang sedang melakukan aksi dalam rangka penolakan Harga BBM (Radar Jember 25/05/2008) Walaupun sering terjadi kontroversi oleh sejumlah kalangan yang tidak setuju dengan kebijakan ini, pemerintah kabupaten jember masih bersih kukuh menjalankan proyek ini, hal ini karena pemerintah kabupaten jember sendiri menganggap dengan adanya poryek itu perekonomian rakyat desa akan lancar dan meminimalisir tindak criminal, hal senada juga disampaikan oleh bupati jember MZ Abidin Djalal yang mengatakan “Mega proyek itu merupakan Program pemerintah jember untuk Kebutuhan rakyat jember”

PJU kebijakan Populiskah???

Bisa dibayangkan ketika mega proyek senilai 85 milyar ini rampung jember akan menjadi kota megah dengan berbagai penerangan disana-sini, namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah; apakah proyek pengentasan kemiskinan di kota ini sudah selesai?? Menurut data BPS kabupaten Jember jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Mencapai 201.295 RTM dengan Jumlah jiwa mencapai 428.047 orang (Radar Jember 19/05/2008) jelas itu merupakan angka kemiskinan yang cukup besar bagi kota-kota seperti kabupaten jember, lantas mangapa pemerintah kota kabupaten jember seolah-olah lebih memprioritaskan keanggunan kota dari pada mengeluarkan kebijakan konkrit mengenai pengentasan kemskinan di kabupaten jember?

Kebijakan seperti ini jelas menjadi sebuah dilema ketika mayoritas masyarakat jember masih berada dalam garis kemiskinan, masyarakat akan menangis dibawah megahnya lampu-lampu yang menghiasi kota jember, jika kita lihat dari pantauan BPS jember mengenai jumlah keluarga miskin tersebut cukup memilukan memang

Kebijakan seperti ini akan sangat berarti bagi masyarakat ketika pemerintah sudah memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan rakyatnya, PJU merupakan program proyek yang bisa dikatakn baik untuk jalannya sebuah pembangunan kota namun pemerintah harus tahu mana yang lebih diprioritaskan dalam pengambilan keputusan, apalagi jika program tersebut bernilai milaran rupiah, hal itu akan sangat sensitive dimata masyarakat, maka dari itu pemerintah harus lebih sering melakukan kontemplasi dalam setiap pengambilan kebijakan,

listrik byarpet masyarakat terbebani

Mega proyek senilai 85 miliar itu seakan merupakan pemborosan APBD, hal ini dikarenakan adanya pemadaman bergilir yang saat ini melanda kota jember, disaat kita kekurangan pasokan listrik pemerintah malah mempunyai proyek penerangan jalan, bisa jadi proyek ini akan menuai kegagalan karena tidak tersedianya stok listrik

pemadaman listrik secara bergilir di wilayah PLN Area Pelayanan dan jaringan (APJ) Jember ini meliputi 8 kecamatan di jember dan lumajang ini di karenakan kurangnya pasokan BBM di pembangkit Listrik Muara tawar dan tambak lorok yang mengakibatkan kedua pembankit listrik ini tidak berjalan sehingga mengakibatkan defisit sebesar 22 juta rupiah perhari

Pemadaman bergilir ini di lakukan selama 8 jam sehari mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16.00, ini merupakan waktu produtif bagi masyarakat sehingga dengan adanya pemadaman tersebut jelas akan menghambat aktifitas kerja dari masyarakat jember, dan yang terjadi adalah masyarakat akan sangat di rugikan dengan pemadaman ini karena tarhambatnya usaha mereka, jika menurut data BPS kabupaten Jember jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun ini Mencapai 201.295 RTM dengan Jumlah jiwa mencapai 428.047 orang, bisa jadi dengan adanya pemadaman lsitrik ini akan berpotensi menambah jumlah keluarga miskin di jember, bagaimana perekonomian masyrakat lancar jika lsitriknya sering mati, masyarakat sebenarnya tidak terlalu mementingkan penerangan jalan umum karena jika alasan pemerintah PJU ini tujuannya untuk meminimalisir tindakan kriminal seharusnya bukan lampu jalan yang diutamakan tapi alat utama sistem pertahanan kita dulu yang di perkuat, selain itu jika alasan pemerintah dengan adanya PJU akan membantu perekonomian masyarakat tentu PJU tidak akan terlalu berdampak signifikan karena masyaarakat mayoritas bekerja pada waktu pagi hingga sore hari sedangkan penarangan jalan akan beroperasi pada waktu malam hari, sehingga masyarakat hanya membutuhkan listrik pada waktu mereka bekerja saja, hal semacam inilah yang membuat program itu mubazir

Sebagai rekomendasi untuk setiap pengambilaan keputusan seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan msyarakat, masyarakt dalam sebuah desa atau kota adalah ujung tombak pembangunan sehingga akan lebih baik jika kebijakan itu juga hasil partisipasi warga, karena dengan adanya pertisipasi warga kebijakan itu sudah merefleksikan kebijakan yang pro kepada rakyat, kebijakan akan lebih objektif, namun akan salah jika kebijaan itu hanya diputuskan sepihak oleh pemerintah kabupaten jember tanpa adanya transparansi kepada warga

MUHAMMAD FIRZA ERWAN

Mahasiswa administrasi negara Une